Etos Kerja, Kultur Dan Kebijakan Di Jepang

ETOS KERJA

Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja (Sukardewi, 2013:3). Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya (Tasmara, 2002:15)

  • Bushido

Semangat bushido tampaknya betul-betul tertanam dalam diri masyarakat Jepang. Dalam tradisi Jepang tempo dulu, bushido adalah semangat yang mengangkat kode etik kepahlawanan golongan Samurai. Bushido sendiri dimaknai sebagai sikap rela mati demi negara/kerajaan dan kaisar. Bushido berasal dari kata bushi dan doBushi artiliya militer atau tentara, sedangkan do artinya jalan atau cara. Dengan demikian, bushido berarti cara militer, jalan militer, atau ala militer.

Semangat bushido adalah semangat yang dimiliki bangsa Jeipang dalam melakukan setiap pekerjaannya seperti semangat militer. Kedisiplinan adalah hal yang sangat diutamakan untuk menciptakan etos kerja dalam manajemen perusahaan Jepang. Filosofi bushido selalu diterapkan dalam setiap kinerja perusahaan. Bushidomemberikan semangat pantang menyerah dan berusaha keras dalam pencapaian tujuan. Semangat bushido melahirkan rasa nasionalisme yang begitu besar, yakni perlindungan negara kepada warga negaranya dan demikian pula sebaliknya. Nasionalisme ini kemudian mempererat kerja sama antar perusahaan Jepang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang pada akhirnya produk- produk Jepang dapat dipasarkan ke seluruh dunia. Dengan semangat bushido persaingan antara perusahaan sejenis bukanlah menjadi hambatan bagi mereka, melainkan sebagai tantangan untuk lebih kreatif dalam penciptaan produk-produk baru.

  • Kaizen

Kaizen berasal dari dua kata, yaitu kai yang berarti berkesinambungan dan zenyang berarti perbaikan. Maka secara harafiah kaizen memiliki arti perbaikan secara berkelanjutan. Konsep kaizen pertama kali dicanangkan oleh Dr. W. Edward Deming. la adalah seorang ahli survei Amerika yang diminta oleh pemerintah untuk membantu membangun perekonomian Jepang setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Filsafat kaizen berpandangan bahwa hidup hendaknya selalu fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Jepang merombak industrinya secara berkelanjutan dari hal-hal yang kecil secara menyeluruh pada semua komponen perusahaan. Konsep kedisiplinan dalam melakukan perubahan, seperti dalam salah satu poin kaizen, “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”  merupakan kekuatan besar industri Jepang untuk mengungguli industri lainnya di dunia. Adapun metode kaizen yang ditempuh Jepang untuk melakukan perubahan mencakup tiga hal. Pertama,mengubah cara kerja karyawan. Kedua, memperbaiki peralatan dan produk. Ketiga, memperbaiki prosedur dan cara kerja. Hasil yang cukup mencolok dari industri yang menerapkan kaizen adalah kemampuan untuk menghilangkan pemborosan dari setiap proses produksi, mulai dari pengadaan barang, pembelian, proses produksi, produk, gerak, transportasi, hingga inventaris. Itulah yang menyebabkan perekonomian Jepang kuat.

Kaizen identik dengan siklus planning-doing-checking-acting (rencana-kerjakan-periksa-tindakan) atau disingkat PDCA. PDCA adalah prinsip dasar untuk perbaikan secara terus-menerus. Adapun penjabaran dari PDCA ini adalah sebagai berikut:

1. Planning
Planning berarti memahami apa yang ingin dicapai, yakni memahami cara melakukan suatu pekcrjaan, berfokus pada masalah, menemukan akar masalah , menciptakan solusi kreatif, dan merencanakan implementasi yang terstruktur.

2. Doing
Doing tidak semudah seperti yang dilihat. Di dalamnya berisi pelatihan dan manajemen aktivitas. Biasanya, masalah besar dan mudah sering berubah pada saat-saat terakhir. Bila kondisi seperti ini terjadi, maka tidak dapat lagi dilanjutkan, tetapi harus mulai dari awal.

3. Checking
Checking berarti pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Bila segala sesuatu menjadi buruk dan hasil yang baik tidak, didapatkan, maka keberanian, kejujuran, dan kecerdasan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan proses. Kata kunci ketika hasil memburuk adalah”kenapa”. Dengan dokumentasi proses yang baik, kita dapat kembali pada titik di mana keputusan salah itu dibuat.

4. Acting
Acting berarti menindaklanjuti apa yang didapatkan selama pengecekan.  Acting juga dapat berarti mencapai tujuan dan menstandardisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat.

Prinsip Kaizen

a. Borfokus pada Pelanggan
b. Mengadakan Peningkatan Terus-menerus
c. Mengakui Masalah secara Terbuka
d. Mempromosikan
e. Menciptakan Tim Kerja
f. Memanajemen Proyek
g. Memelihara Proses Hubungan yang Benar
h. Mengembangkan Disiplin Pribadi
i. Memberikan Informasi pada Semua Karyawan
j. Memberikan Wewenang kepada Setiap Karyawan

  • Ganbatte Kudasai

Ganbatte kudasai! Kata-kata ini adalah ungkapan motivasi yang sering diucapkan oleh orang Jepang. Ganbatte berasal dari kata ganbaru yang artinya berusaha. Biasanya, ungkapan ganbatte digunakan untuk menyemangati orang yang sedang berjuang, karena ungkapan ini mengandung makna teruslah berusaha sampai tujuan tercapai.

  • Genchi Genbutsu

Secara harfiah, genchi genbutsu berarti go and see the problemGenchi genbutsubukan sekadar teori, melainkan lebih menekankan pada praktik, di mana seseorang harus langsung mendatangi masalah untuk mengetahui masalah tersebut. Prinsip inilah yang diterapkan oleh Toyota dalam menjalankan proses bisnisnya, salah satu caranya dengan pergi dan melihat sendiri untuk memahami situasi yang sebenarnya.

  • Keiretsu

Pada dasarnya, keiretsu (perkongsian) merupakan stratcgi Jepang dalam berbisnis otomotif di seluruh dunia. Caranya, perusahaan-perusahaan besar otomotif di Jepang memiliki share di perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup atau kelompok perusahaan mereka. Sebagai contoh, di Toyota Group terdapat Toyota Motor Company, Toyota Tsusho Indonesia, Toyota Engineering, dan lain- lain. Perusahaan besar tersebut kemudian bekerja sama dengan banyak perusahaan lokal di seluruh dunia untuk produksi komponen, stamping, dan perakitan. Akan tetapi,raw material yang digunakan kebanyakan diimpor dari steel mills Jepang, seperti Nippon Steel dan Kawasaki Steel, yang notabene steel producer ini juga memiliki share di Toyota Group. Di sinilah letak keiretsu Jepang, di mana mereka akan menomorsatukan raw material yang berasal dari grup mereka, sehingga perekonomian mereka tetap bergerak.

  • Piramida Keiretsu

Secara resmi, zaibatsu (fnancial cliques) yang melahirkan keiretsu (coiporate groups), memang pernah dilarang saat Jepang diduduki oleh Amerika Serikat. Namun, ketika kekuatan ekonomi Jepang mulai mcmbaik sekitar tahun 1960-1970-an, zaibatsu bangkit lagi. Dunia bisnis Jepang kembali membuat pengelompokan seperti yang pernah ada pada masa sebelum perang. Tetapi, berbeda dengan zaibatsuyang lebih jelas, keiretsu bersifat samar-samar. Selama ini, para perencana ekonomi atau badan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara-negara berkembang sepertinya tidak pernah memeriksa jumlah perusahaan Jepang yang mendukung, yakni perusahaan-perusahaan besar Jepang untuk menghasiikan sebuah produk. Bila pemeriksaan ini pernah dilakukan, tidak mustahil, sejak awal mereka bisa mengctahui bahwa alih teknologi dari kegiatan industri Jepang ke negara-negara berkembang, tak lebih hanyalah sekadar penyewaan lokasi untuk pabrik dan tenaga buruh. Gambaran lebih jelas untuk melihat bentuk keiretsu Jepang ini beroperasi dapat diketahui dari geliat bisnis Jepang dalam industri oromotif dan elektronik, yang memiliki ratusan hingga ribuan mata rantai perusahaan. Dari hal tersebut akan terlihat kemungkinan negara-negara berkernbang melakukan alih teknologi tersebut. Gampangnya, ada satu negara berkembang ingin melakukan alih teknologi elektronika televisi atau mobil, maka Jepang tak cukup hanya membawa satu perusahaan saja untuk masuk ke negaranya dan kemudian bisa terjadi alih teknologi. Tetapi, Jepang harus membawa ratusan bahkan ribuan perusahaan yang tersubordinasi atau yang menjadi pendukung perusahaan utama tersebut.

KULTUR MASYARAKAT JEPANG

Kultur orang Jepang adalah salah satu faktor penting dalam berkembangnya Negara Matahari Terbit. Jepang tidak hanya dikenal karena keindahan pariwisatanya, tapi juga menjadi salah satu negara paling maju dan berkembang di dunia. Perkembangan Jepang terbilang pesat seusai mereka mengalami kekalahan di Perang Dunia II yang meruntuhkan semua aspek negara. Pasca kekalahan tersebut, Jepang mulai berbenah dan kemajuan yang dilakukan oleh Jepang bisa terlaksana karena dukungan dari para penduduknya.

1. Budaya Baca

Jangan kaget kalau anda datang ke Jepang dan masuk ke kereta, sebagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa sedang membaca buku atau koran. Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di densha untuk membaca.

Banyak penerbit yang mulai membuat manga untuk materi-materi kurikulum sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Pelajaran Sejarah, Biologi, Bahasa, dsb disajikan dengan menarik yang membuat minat baca masyarakat semakin tinggi.

Budaya baca orang Jepang juga didukung oleh kecepatan dalam proses penerjemahan buku-buku asing (bahasa inggris, perancis, jerman, dsb). Konon kabarnya legenda penerjemahan buku-buku asing sudah dimulai pada tahun 1684, seiring dibangunnya institute penerjemahan dan terus berkembang sampai jaman modern. Biasanya terjemahan buku bahasa Jepang sudah tersedia dalam beberapa minggu sejak buku asingnya diterbitkan.

2. Malu

Malu adalah budaya leluhur dan turun temurun bangsa Jepang. Harakiri menjadi tradisi sejak jaman Samurai. Masuk ke dunia modern, wacananya sedikit berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pejabat yang terlibat masalah korupsi atau merasa gagal menjalankan tugasnya.

Efek negatifnya mungkin adalah anak-anak SD, SMP yang kadang bunuh diri, karena nilainya jelek atau tidak naik kelas. Karena malu jugalah, orang Jepang lebih senang memilih jalan memutar daripada mengganggu pengemudi di belakangnya dengan memotong jalur di tengah jalan.

Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum.

3. Hidup Hemat

Orang Jepang memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian. Sikap anti konsumerisme berlebihan ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Jangan jika banyak orang Jepang ramai belanja di supermarket pada sekitar jam 7 hingga 8 malam.

Selidik punya selidik, ternyata sudah menjadi hal yang biasa bahwa supermarket di Jepang akan memotong harga sampai separuhnya pada waktu sekitar setengah jam sebelum tutup.

4. Loyalitas

Loyalitas membuat sistem karir di sebuah perusahaan berjalan dan tertata dengan rapi. Sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa, sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah pekerjaan. Mereka biasanya bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pensiun.

Ini mungkin implikasi dari Industri di Jepang yang kebanyakan hanya mau menerima fresh graduate, yang kemudian mereka latih dan didik sendiri sesuai dengan bidang garapan (core business) perusahaan.

Advertisements

summary struktur organisasi dalam membuat keputusan

Pengertian Struktur Organisasi 

Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan.

  • Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
  • Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
  • Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi.

Fungsi Pengorganisasian

  1. Menetapkan Struktur dan Desain Organisasi

Pengorganisasian, dirumuskan sebagai proses menciptakan struktur sebuah organisasi. Struktur Organisasi, adalah kerangka kerja formal organisasi yang mencerminkan pembagian, pengelompokan dan pengkoordinasian tugas dalam suatu organisasi. Desain Organisasi, adalah pengembangan atau pengubahan struktur suatu organisasi.

  1. Departementalisasi

Departementalisasi sebagai landasan yang digunakan untuk mengelompokan tugas-tugas dan pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Setiap organisasi akan memiliki cara khasnya sendiri dalam mengklasifikasikan dan menggolongkan kegiatan kerja. Secara histories salah satu cara yang paling popular untuk menggolongkan kegiatan kerja, adalah menurut fungsi yang dilakukan (departemen fungsional). Kegiatan kerja dapat pula didepartementalisasikan menurut jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut (departementalisasi produk), gambar Departementalisasi Produk.

  1. Sentralisasi dan Desentralisasi

Organisasi tertentu para manajer puncak mengambil semua keputusan dan para manajer tingkat yang lebih rendah hanya melaksanakan petunjuk itu. Pada ekstrim yang lain, pada sejumlah organisasi pengambilan keputusan itu didorong kebawah melalui tingkatan manajemen kepada para manajer yang paling dekat dengan tindakan tersebut. Sentralisasi melukisan sejauh mana pengambilan keputusan itu terkonsentrasi di tingkat-tingkat atas organisasi. Apabila manajemen puncak mengambil keputusan-keputusan penting organisasi tersebut dengan sedikit atau tanpa masukan dari para karyawan tingkat yang lebih rendah maka organisasi itu tersentralisasi.

Sebaliknya semakin karyawan tingkat rendah bisa memberi masukan atau betul-betul diberi kebebasan untuk mengambil keputusan maka perusahan itu makin terdesentralisasi. Pada konsep sentralisasi dan desentralisasi itu bersifat relatif (bukan absolut), dimaksud dengan ini ialah bahwa sebuah organisasi itu tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi.

  1. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

Definisi Pengambilan Keputusan Menurut Para Ahli :

  • Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.
  • Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.
  • Menurut James A. F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah  suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.

Jenis Jenis  Keputusan

Jenis keputusan dalam sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut, bagian mana organisasi harus dapat melibatkan dalam mengambil keputusan dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan.

Secara garis besar jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

  • Keputusan Rutin

Keputusan Rutin adalah Keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya.

  • Keputusan tidak Rutin

Keputusan tidak Rutin adalah Keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Menurut John D.Miller dalam Imam Murtono (2009) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam  menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah: jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan resiko.

Pertama, nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan individu bahkan tidak berfikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang.

Kedua, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus obyektivitas. Beberapa pengambil keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu pengambil keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi.

Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi resiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian adalah kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan resiko adalah kurangnya kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan dibawah ketidakpastian dibanding dibawah kondisi bahaya. Di bawah ketidakpastian si pengambil keputusan tidak memiliki dasar rasional terhadap pilihan satu strategi atas strategi lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan :

  1. Posisi atau kedudukan. Dalam mengambil suatu keputusan posisi atau kedudukan sangat menentukan yaitu apakah posisi seseorang itu masuk ke dalam pembuat keputusan(decision maker), penentu keputusan (decision taker) atau karyawan (staff) karena dari penentuan posisi inilah kemudian dapat ditentukan bagian apa yang harus dikerjakan pada posisinya masing-masing sehingga keputusan yang diambil bisa tepat.
  2. Masalah.Masalah merupakan suatu penghalang untuk tercapainya suatu tujuan, jadi dalam mengambil suatu keputusan harus benar-benar dipahami masalah yang sedang dihadapi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga suatu tujuan dapat tercapai.
  3. Situasi.Situasi merupakan keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat.
  4. Kondisi.Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.
  5. Tujuan.Tujuan yang hendak dicapai baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha yang pada umumnya telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif.
    Adapun dalam referensi lain pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor personal.
  6. Kognisi, artinya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang di miliki. Misalnya ; Kemampuan menalar, memiliki kemampuan berfikir secara logis, dll.
  7. Motif, suatu keadaan tekanan dalam diri individu yang mempengaruhi, memelihara dan mengarahkan prilaku menuju suatu sasaran
  8. Sikap, Bagaimana keberanian kita dalam mengambil risiko kepututusan, pemilihan suasana emosi dan waktu yang tepat, mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Sistem Manajerial Dan Organisasi DI Perusahaan Manufaktur

organisasi (2)

  • Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dari struktur organisasi perusahaan adalah :

1. Pemegang Saham
Pemegang saham adalah beberapa orang yang mengumpulkan modal untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi perusahaan tersebut. Kekuasaan tertinggi pada perusahaan yang mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada RUPS tersebut para pemegang saham berwenang :
a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
b. Mengesahkan hasil-hasil serta neraca perhitungan untung-rugi tahunan
dari perusahaan.

2. Dewan Direksi
A. Direktur Utama
Direktur Utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang diambil sebagai pimpinan perusahaan. Direktur Utama membawahi Direktur Teknik dan Produksi dan Direktur Keuangan dan Umum.

Tugas Direktur Utama antara lain :
 Melaksanakan kebijakan perusahaan dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya pada pemegang saham pada akhir masa jabatannya.
 Menjaga stabilitas organisasi perusahaan dan membuat kontinuitas hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, konsumen dan karyawan.
 Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 Mengkoordinir kerjasama dengan Direktur Teknik dan Produksi serta Direktur Keuangan dan Umum.

B. Direktur
Secara umum tugas Direktur adalah mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Direktur terdiri dari direktur Teknik dan Produksi, serta Direktur Keuangan dan Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Tugas Direktur Teknik dan Produksi antara lain :
 Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bidang produksi dan teknik
 Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Manager yang menjadi bawahannya.

Tugas Direktur Keuangan dan Umum antara lain :

 Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bidang keuangan, pemasaran dan pelayanan umum.
 Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Manager yang menjadi bawahannya.

C. Manager
Secara umum tugas Manager adalah mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala-kepala bagian dalam membawahi seksi yang dipimpinnya, sesuai dengan garis komando yang diberikan oleh Direktur Perusahaan. Manager terdiri dari Manager Teknik dan Produksi, Manager Pemasaran dan Distribusi, Manager Personalia dan Umum serta Manager Keuangan.

D. Kepala Seksi
Secara umum tugas Kepala Seksi adalah mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Manager sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kepala Seksi terdiri dari :

1) Kepala Seksi Produksi
Bertanggung jawab kepada Manager Teknik dan Produksi dalam bidang mutu dan kelancaran produksi. Kepala Seksi Produksi membawahi :
a. Seksi Proses
Tugas Seksi Proses meliputi :
 Menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami kerusakan, sebelum diperbaiki oleh seksi yang berwenang.
 Mengawasi jalannya proses dan produksi.
b. Seksi Utilitas
Tugas Seksi Utilitas adalah melaksanakan dan mengatur sarana utilitas untuk memenuhi kebutuhan proses, air, steam, refrigerant, udara instrument dan tenaga listrik.
c. Seksi Quality Control
Tugas Seksi Quality Control yaitu :
 Menangani hal-hal yang dapat mengancam keselamatan kerja dan mengurangi potensi bahaya yang ada.

 Mengawasi dan menganalisa mutu bahan baku dan pembantu.
 Mengawasi dan menganalisa produk serta buangan pabrik.
d. Seksi Penyimpanan Tugas seksi penyimpanan adalah bertanggungjawab menjaga area storage bahan baku dan produk pada unit proses

2) Kepala Seksi Teknik
Tugas Kepala Seksi Teknik antara lain :
 Bertanggung jawab kepada Manager teknik dan produksi.
 Mengkoordinir kepala-kepala seksi yang menjadi bawahannya.
Kepala Seksi Teknik membawahi :
a. Seksi Pemeliharaan
Tugas Seksi Pemeliharaan meliputi :
 Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pabrik.
 Memperbaiki peralatan pabrik.
b. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Tugas dan wewenang Litbang adalah :
 Mempertinggi mutu suatu produk dan mengadakan pemilihan pemasaran produk ke suatu tempat.
 Memperbaiki proses dari pabrik/perencanaan alat untuk pengembangan produksi.
 Mempertinggi effisiensi kerja.

3) Kepala Seksi Pemasaran
Kepala Seksi Pemasaran bertanggung jawab kepada Manager Pemasaran dan Produksi dalam bidang pemasaran hasil produksi. Kepala Seksi Pemasaran membawahi :
a. Seksi Pemasaran
Tugas Seksi Pemasaran antara lain merencanakan strategi penjualan hasil produksi
4) Kepala Seksi Distribusi
Kepala Seksi Distribusi bertanggung jawab kepada Manager Pemasaran dan Produksi dalam bidang distribusi hasil produksi. Kepala Seksi Distribusi membawahi :
a. Seksi Distribusi
Tugas Seksi Distribusi antara lain :
 Mengatur keluar masuknya bahan dan alat dari storage.
 Mengatur distribusi hasil produksi dari area storage.
5) Kepala Seksi Keuangan
Kepala Seksi Keuangan bertanggung jawab kepada Manager Keuangan dalam bidang administrasi dan keuangan. Kepala Bagian Keuangan membawahi :
a. Seksi Keuangan
Tugas Seksi Keuangan adalah membuat budgeting anggaran keuangan, mengadakan evaluasi dari arus keuangan (untung rugi perusahaan), mengamankan uang perusahaan, menangani upah karyawan, membuat prediksi keuangan masa depan.

6) Kepala Seksi Akunting
Kepala Seksi Akunting bertanggung jawab kepada Manager Keuangan dalam bidang akunting perusahaan. Kepala Seksi Akunting membawahi :
a. Seksi Akunting
 Membuat pembukuan laporan keuangan neraca peruahaan.
 Melakukan pencatatan hutang piutang perusahaan.
 Penanganan pajak perusahaan.
 Melakukan perhitungan arus kas, laba dan rugi perusahaan.
7) Kepala Seksi Pengadaan
Kepala Seksi Pengadaan bertanggung jawab kepada Manager Keuangan. Kepala Seksi Pengadaan bertugas mengatur lalu lintas domestik perusahaan baik dalam dan luar negeri dan pengadaan bahan baku dari perusahaan lokal. Kepala Seksi Pengadaan membawahi seksi Ekspor, Seksi Impor, dan Seksi Lokal.
8) Kepala Seksi Personalia
Kepala Seksi Personalia bertanggung jawab kepada Manager Personalia dan Umum dalam bidang kepegawaian, Pusdiklat, dan Humas . Kepala Seksi Umum membawahi :
a. Seksi Kepegawaian
Tugas Seksi kepegawaian antara lain :
 Membina tenaga kerja dan menciptakan suasana kerja yang sebaik mungkin antara pekerja dan pekerjaannya serta lingkungannya supaya tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya.
 Mengusahakan disiplin kerja yang tinggi dalam menciptakan kondisi kerja yang dinamis.
 Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dalam kesejahteraan karyawan.
b. Seksi Humas
Tugas Seksi Humas adalah mengatur hubungan perusahaan dengan masyarakat luar.
c. Seksi Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Latihan)
Tugas Seksi Pusdiklat antara lain:
 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi / profesionalisme karyawan dan calon karyawan di lingkungan perusahaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM
 Perumusan, pengevaluasian identifikasi indikator kinerja utama
 Pelaksanaan hubungan kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan
9) Kepala Seksi Umum
Kepala Seksi Umum bertanggung jawab kepada Manager Personalia dan Umum. Kepala Seksi umum membawahi seksi rumah tangga, seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi kesehatan dan seksi transportasi perusahaan.

Dalam perusahaan manufaktur menggunakan struktur organisasi fungsional

Merupakan organisasi yang berdasarkan pembagian tugas dan kegiatannya berdasarkan spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat pejabatnya. Berdasarkan pedoman tersebut maka untuk memperoleh struktur organisasi yang baik, maka dipilih sistem Line and Staff. Pada sistem ini, garis kekuasaan lebih sederhana dan praktis. Demikian pula dalam pembagian tugas kerja seperti yang terdapat dalam sistem organisasi fungsional, sehingga seorang karyawan hanya akan bertanggung jawab pada seorang atasan saja.

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam pelaksanaan tugas sehari harinya diwakili oleh Dewan Komisaris, sedangkan tugas untuk menjalankan perusahaan dilaksanakan Direktur Utama dibantu oleh Direktur Teknik dan Produksi serta Direktur Keuangan dan Umum, dimana Direktur Produksi membawahi bagian teknik dan produksi. Sedangkan Direktur Keuangan dan Umum membawahi bagian pemasaran, keuangan dan umum. Masing-masing Kepala Bagian akan membawahi beberapa seksi yang dikepalai oleh Kepala Seksi dan masing-masing seksi akan membawahi dan mengawasi para karyawan perusahaan pada masing-masing bidangnya. Dalam struktur organisasi perusahaan, setiap bawahan hanya mempunyai satu garis tanggung jawab kepada atasannya dan setiap atasan hanya memiliki satu garis komando kepada bawahannya.

 

 

STANDARISASI PENGUKURAN USA, JEPANG DAN JERMAN dan KODE ETIK PENELITI DALAM PENULISAN ILMIAH

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1       Pengertian Standard Teknik

Standard Teknik adalah serangkaian eksplisit persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan, produk, atau layanan. Jika bahan, produk atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, mungkin akan disebut sebagai berada di luar spesifikasi. Sebuah standard teknik dapat dikembangkan secara pribadi, misalnya oleh suatu perusahaan, badan pengawas, militer, dll: ini biasanya di bawah payung suatu sistem manajemen mutu .

Mereka juga dapat dikembangkan dengan standar organisasi yang sering memiliki lebih beragam input dan biasanya mengembangkan sukarela standar : ini bisa menjadi wajib jika diadopsi oleh suatu pemerintahan, kontrak bisnis, dll.

Istilah standard teknik yang digunakan sehubungan dengan lembar data (atau lembar spec). Sebuah lembar data biasanya digunakan untuk komunikasi teknis untuk menggambarkan karakteristik teknis dari suatu item atau produk. Hal ini dapat diterbitkan oleh produsen untuk membantu orang memilih produk atau untuk membantu menggunakan produk.

 

1.2       Penggunaan Standar Teknik

Dalam rekayasa, manufaktur, dan bisnis, sangat penting bagi pemasok, pembeli, dan pengguna bahan, produk, atau layanan untuk memahami dan menyetujui semua persyaratan. Standard teknik adalah jenis sebuah standar yang sering dirujuk oleh suatu kontrak atau dokumen pengadaan. Ini menyediakan rincian yang diperlukan tentang persyaratan khusus. Standard teknik dapat ditulis oleh instansi pemerintah, organisasi standar (ASTM, ISO, CEN, dll), asosiasi perdagangan, perusahaan, dan lain-lain.

Sebuah standard teknik produk tidak harus membuktikan suatu produk benar. Item mungkin diverifikasi untuk mematuhi standard teknik atau dicap dengan nomor standard teknik: ini tidak, dengan sendirinya, menunjukkan bahwa item tersebut adalah cocok untuk penggunaan tertentu. Orang-orang yang menggunakan item (insinyur, serikat buruh, dll) atau menetapkan (item bangunan kode, pemerintah, industri, dll) memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan pilihan standard teknik yang tersedia, tentukan yang benar, menegakkan kepatuhan, dan menggunakan item dengan benar. Validasi kesesuaian diperlukan.

Dalam kemampuan proses pertimbangan sebuah standard teknik yang baik, dengan sendirinya, tidak selalu berarti bahwa semua produk yang dijual dengan standard teknik yang benar-benar memenuhi target yang terdaftar dan toleransi. Realisasi produksi dari berbagai bahan, produk, atau layanan yang melekat dengan melibatkan variasi output. Dengan distribusi normal, proses produksi dapat meluas melewati plus dan minus tiga standar deviasi dari rata-rata proses. Kemampuan proses bahan dan produk harus kompatibel dengan toleransi teknik tertentu. Adanya proses kontrol dan sistem manajemen mutu efektif, seperti Total Quality Management, kebutuhan untuk menjaga produksi aktual dalam toleransi yang diinginkan.

 

1.3       Tujuan Standar Teknik

  • Mengupayakan agar pengembangan, manufaktur, dan pemasokan produk dan jasa lebih efisien, lebih aman dan lebih bersih
  • Memfasilitasi perdagangan antarnegara serta lebih adil
  • Menjadi pegangan teknis pemerintah untuk keselamatan kesehatan, legislasi lingkungan dan asesmen konformitas atau penyetaraan.
  • Berbagi kemajuan teknologi dan praktik manajemen yang baik.
  • Menjaga konsumen dan pemakai secara umum, khususnya menyangkut produk dan jasa.
  • Membuat hidup lebih nyaman dan lebih sederhana karena adanya pemecahan atas masalah bersama.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

STANDARISASI PENGUKURAN USA, JEPANG DAN JERMAN dan KODE ETIK PENELITI DALAM PENULISAN ILMIAH

 

2.1       Standarisai Pengukuran USA

2.1.1    ASME (American Society of Mechanical Engineers)

(ASME) adalah salah satu organisasi yang terkemuka di dunia, yang mengembangkan dan menerbitkan kode dan standar. ASME mendirikan sebuah komite pada tahun 1911 untuk merumuskan aturan untuk pembangunan ketel uap (steam boilers) dan bejana tekan (pressure vessels) lainnya. Komite ini sekarang dikenal sebagai Komite ASME Boiler & Pressure Vessel dan bertanggung jawab untuk Kode ASME Boiler dan Pressure Vessel. Selain itu, ASME telah membentuk komite lainnya yang mengembangkan berbagai kode dan standar lainnya, seperti ASME B31, Kode untuk Pressure Piping. Komite ini mengikuti prosedur terakreditasi oleh American National Standards Institute (ANSI).

Kode ASME Boiler & Pressure Vessel mengandung 11 bagian :

Bagian I          Power Boilers

Bagian II         Material Specifications

Bagian III        Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components

– Divisi 1 Nuclear Power Plant Components

– Divisi 2 Concrete Reactor Vessel and Containments

– Divisi 3 Containment Systems and Transport Packaging for Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste

Bagian IV       Heating Boilers

Bagian V         Nondestructive Examination

Bagian VI       Recommended Rules for Care and Operation of Heating Boilers

Bagian VII      Recommended Rules for Care of Power Boilers

Bagian VIII     Pressure Vessels

– Divisi 1 Pressure Vessels

– Divisi 2 Pressure Vessels (Alternative Rules)

– Divisi 3 Alternative Rules for Construction of High-Pressure Vessels

Bagian IX       Welding and Brazing Qualifications

Bagian X         Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels

Bagian XI       Rules for In-Service Inspection of Nuclear Power Plant Components

 

Bagian, I, II, III, IV, V, VIII, IX, dan XI menetapkan aturan dan persyaratan untuk pipa. Bagian II, V, dan IX adalah bagian tambahan dari kode karena mereka tidak memiliki yurisdiksi mereka sendiri kecuali dipanggil oleh referensi dalam kode Rekor untuk konstruksi, seperti Bagian I atau III.

 

ASME Bagian I – Power Boilers

ASME Bagian I memiliki jumlah wilayah administratif dan tanggung jawab teknis untuk boiler. Piping didefinisikan sebagai boiler external piping (BEP) diperlukan untuk memenuhi sertifikasi wajib oleh simbol kode stamping, formulir data ASME, dan persyaratan inspeksi resmi, yang disebut Administrasi.

 

Bagian II – Material Specifications

ASME Bagian II terdiri dari empat bagian, tiga di antaranya berisi spesifikasi bahan dan keempat sifat bahan yang dipakai untuk pembangunan dalam lingkup berbagai bagian dari kode ASME Boiler & Pressure Vessel dan ASME B31, Kode untuk Pressure Piping. Oleh karena itu, ASME bagian II dianggap sebagai bagian tambahan dari kode.

Bagian A:        Spesifikasi Material Ferrous. Bagian A berisi spesifikasi bahan untuk pipa baja, flange, plat, bahan perbautan, coran dan tempa. Spesifikasi ini diidentifikasi dengan awalan SA diikuti oleh Nomor seperti SA-53 atau SA-106.

Bagian B:        Spesifikasi Bahan Nonferrous. Bagian B berisi spesifikasi bahan untuk aluminium, tembaga, nikel, titanium, zirkonium, dan paduan. Spesifikasi ini diidentifikasi oleh awalan SB diikuti oleh Nomor seperti SB-61 atau SB-88.

Bagian C:        Spesifikasi untuk Welding Rods, Elektroda, dan Filler Logam. Bagian C berisi spesifikasi bahan untuk batang las, elektroda dan bahan pengisi, bahan mematri, dan sebagainya. Spesifikasi ini diidentifikasi dengan awalan SFA diikuti oleh Nomor seperti SFA-5.1 atau SFA-5.27.

Bagian D:        Properties. Bagian D mencakup sifat material dari semua bahan yang diijinkan per Bagian I, III, dan VIII dari kode ASME Boiler & Pressure Vessel. Sub 1 berisi tegangan ijin dan desain tabel intensitas tegangan untuk besi dan bahan nonferrous dari pipa, fitting, plat, baut, dan sebagainya. Selain itu, memberikan kekuatan tarik dan nilai-nilai kekuatan luluh untuk besi dan bahan nonferrous, dan daftar faktor untuk membatasi regangan permanen nikel, paduan nikel tinggi, dan baja paduan tinggi.

Sub 2 Bagian D memiliki tabel dan grafik memberikan sifat fisik, seperti koefisien ekspansi termal, modulus elastisitas, dan data teknis lainnya yang diperlukan untuk desain dan konstruksi dari tekanan yang mengandung komponen tersebut.

 

Bagian III – Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components

Divisi 1 dari ASME Bagian III berisi persyaratan untuk perpipaan diklasifikasikan sebagai ASME Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3. ASME Bagian III tidak menggambarkan kriteria untuk mengelompokkan pipa ke Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, melainkan menetapkan persyaratan untuk desain, bahan, fabrikasi, instalasi, pemeriksaan, pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan stamping sistem perpipaan setelah diklasifikasikan Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3 didasarkan pada kriteria desain yang berlaku dan Panduan Peraturan.

Kelompok Klasifikasi Kualitas dan Standar Air-uap, dan Radio-Limbah- Mengandung Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sub bagian NB, NC, ND dan ASME III menentukan persyaratan konstruksi untuk komponen Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3. termasuk pipa masing-masing. Ayat NF mengandung konstruksi persyaratan untuk mendukung komponen, dan baru ditambahkan Ayat NH mengandung persyaratan untuk Komponen Kelas 1 dalam Layanan Level Suhu. Ayat NCA, yang umum untuk Divisi 1 dan 2, menetapkan persyaratan umum untuk semua komponen dalam lingkup ASME Bagian III. Divisi 3 dari ASME Bagian III adalah tambahan baru untuk kode dan berisi.

persyaratan untuk sistem penahanan dan kemasan transportasi untuk menghabiskan nuklir bahan bakar dan limbah radioaktif tingkat tinggi. Persyaratan konstruksi untuk ASME Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 perpipaan didasarkan pada gelar mereka yang penting bagi keselamatan, dengan Kelas 1 pipa menjadi sasaran dengan persyaratan paling ketat dan Kelas 3 dengan persyaratan ketat setidaknya.

Perlu dicatat bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir memang memiliki sistem perpipaan selain ASME Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3, yang dibangun untuk kode selain ASME Bagian III. Sebagai contoh, sistem perpipaan proteksi untuk kebakaran yang dibangun oleh National Fire Protection Association (NFPA), dan sebagian besar sistem perpipaan non-nuklir dibangun untuk ASME B31.1, Kode Pressure Piping. Ketika bergabung sistem perpipaan atau komponen dari klasifikasi yang berbeda, semakin ketat persyaratan yang mengatur, kecuali bahwa hubungan antara pipa dan komponen lain seperti vessel, tank, heat exchanger, dan katup akan dianggap sebagai bagian dari pipa. Misalnya, las-lasan antara valve ASME Kelas 1 dan pipa ASME Kelas 2 harus dilakukan sesuai dengan persyaratan Ayat NC, yang berisi aturan untuk komponen ASME Kelas 2, termasuk perpipaan.

 

Bagian V – Nondestructive Examination

ASME Bagian V terdiri dari Sub-bagian A dan Bagian B, lampiran wajib dan non wajib. Bagian A melukiskan pemeriksaan metode non destruktif, dan Bagian B berisi berbagai standar ASTM meliputi metode pemeriksaan non destruktif yang telah diadopsi sebagai standar. Standar yang terkandung dalam bagian B adalah untuk informasi saja dan non wajib kecuali khusus dirujuk dalam keseluruhan atau sebagian dalam bagian A atau direferensikan di lain bagian dan kode lain, seperti ASME B31, Kode Pressure Piping. Untuk non destruktif, persyaratan pemeriksaan dan metode wajib termasuk dalam ASME Section Vare sejauh mereka dipakai oleh kode dan standar lainnya atau dengan spesifikasi pembeli. Misalnya, ASME Bagian III memerlukan beberapa pemeriksaan pengelasan, radiografi harus dilakukan sesuai dengan Pasal 2 dari ASME Bagian V.

ASME Bagian V tidak mengandung standar kelulusan untuk metode pemeriksaan non destruktif yang tercakup dalam bagianA. Kriteria penerimaan atau standar harus sebagaimana yang terkandung dalam kode referensi atau standar.

 

Bagian VIII – Pressure Vessels

Aturan ASME Bagian VIII merupakan persyaratan konstruksi untuk Pressure Vessel. Divisi 2 dari ASME Bagian VIII menjelaskan aturan alternatif pembangunan persyaratan ke Divisi 1. Namun, ada beberapa perbedaan antara lingkup dari dua divisi. Baru-baru ini ditambahkan Divisi 3 memberikan Alternatif Aturan untuk Pembangunan High Pressure Vessels. Aturan ASME Section VIII berlaku untuk flange, baut, penutupan, dan perangkat pressure relieving dari sistem perpipaan kapan dan di mana diperlukan oleh kode yang mengatur pembangunan pipa. Misalnya, ASME B31.1 mensyaratkan safety valve dan relief valve pada pipa eksternal non boiler, kecuali untuk reheat katup pengaman, harus sesuai dengan persyaratan ASME Section VIII, Divisi 1, UG-126 melalui UG-133.

 

Bagian IX  – Welding and Brazing Qualifications

ASME Bagian IX terdiri dari dua bagian-bagian QW dan Bagian QB, yang masing-masing berhubungan dengan pengelasan dan mematri. Selain itu, ASME Section IX berisi lampiran wajib dan non wajib.

Persyaratan ASME Section IX berhubungan dengan kualifikasi juru las, las operator, brazers, dan operator mematri dan prosedur yang digunakan dalam pengelasan dan mematri. Mereka menetapkan kriteria dasar untuk pengelasan dan mematri diamati dalam persyaratan persiapan pengelasan dan mematri yang mempengaruhi prosedur dan kinerja. ASME Bagian IX adalah kode tambahan. Persyaratan ASME Bagian IX berlaku bila direferensikan oleh kode yang mengatur atau standar, bila ditentukan dalam spesifikasi pembeli. Hal ini biasanya dirujuk dalam bagian lain dari Kode ASME Boiler & Pressure Vessel dan ASME B31, Kode Pressure Piping.

 

Bagian XI – Rules for In-Service Inspection of Nuclear Power Plant Components

ASME Bagian XI terdiri dari tiga divisi, masing-masing mencakup aturan untuk pemeriksaan dan pengujian komponen dari berbagai jenis pembangkit listrik tenaga nuklir. Ketiga divisi adalah sebagai berikut:

ASME Bagian XI, Divisi 1:   Aturan untuk Inspeksi dan Pengujian Komponen Light – Water –

Cooled Plants

ASME Bagian XI, Divisi 2:   Aturan untuk Inspeksi dan Pengujian Komponen Gas – Cooled Plants

ASME Bagian XI, Divisi 3:   Aturan untuk Inspeksi dan Pengujian Komponen Liquid – Metal – Cooled Plants.

Sejak penerbitan edisi pertama ASME Bagian XI tahun 1971, perubahan dan penambahan signifikan telah dimasukkan, dan dengan demikian, organisasi versi terbaru dari ASME Bagian XI, Divisi 1, jauh berbeda dari edisi pertama.

ASME Bagian XI, Divisi 1, memberikan aturan dan persyaratan untuk in-service inspeksi dan pengujian ringan air pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengidentifikasi aturan dan persyaratan yang tunduk pada pemeriksaan, tanggung jawab daerah, ketentuan untuk aksesibilitas dan inspectability, metode dan prosedur pemeriksaan, kualifikasi personil, frekuensi pemeriksaan, pencatatan dan laporan persyaratan, Prosedur untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan, disposisi berikutnya hasil evaluasi, dan persyaratan perbaikan. Divisi 1 juga menyediakan untuk desain, fabrikasi, instalasi, dan inspeksi

pengganti. Kewenangan Divisi 1 dari ASME Bagian XI meliputi individu komponen dan pembangkit listrik lengkap yang telah memenuhi semua persyaratan kode konstruksi, dimulai pada saat itu ketika persyaratan kode konstruksi telah dipenuhi, terlepas dari lokasi fisik. Ketika bagian-bagian dari sistem atau plant selesai pada waktu yang berbeda, yurisdiksi Divisi 1 hanya meliputi bagian-bagian di mana semua kode persyaratan konstruksi telah dipenuhi. Aturan ASME Bagian XI berlaku untuk ASME

Kelas 1, 2, 3, dan komponen MC, struktur dukungan inti, pompa, dan katup. Aturan ASME Bagian XI, Divisi 1, berlaku untuk modifikasi yang dilakukan ASME Komponen III setelah semua persyaratan kode konstruksi asli telah dipenuhi. Aturan ASME Bagian XI, Divisi 1, berlaku untuk sistem, bagian-bagian dari sistem dan komponen, awalnya tidak dibangun untuk persyaratan ASME Bagian III, namun berdasarkan kepentingan mereka untuk keselamatan jika mereka diklasifikasikan sebagai ASME Kelas 1, 2, 3, dan MC.

 

 

2.1.2    ASTM (American Society for Testing and Materials)

 

American Society for Testing dan Material (ASTM) , adalah sebuah organisasi standar internasional yang mengembangkan dan menerbitkan konsensus standar teknis sukarela untuk berbagai bahan , produk , sistem , dan jasa. Standar yang yang dimiliki oleh ASTM International dibagi ke dalam enam kategori :

  • Standar Spesifikasi , yang mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek

standar.

  • Standar Metode Uji, yang mendefinisikan cara tes dilakukan dan ketepatan hasilnya . Hasil tes dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dengan Standar Spesifikasi .
  • Standar Praktik , yang mendefinisikan urutan operasi, tidak seperti Metode Uji Standar,standar ini tidak menghasilkan hasil.
  • Standar Panduan, yang menyediakan sebuah kumpulan informasi yang terorganisir atau serangkaian pilihan yang tidak merekomendasikan langkah/aksi tertentu.
  • Standar Klasifikasi, yang menyediakan pengaturan atau pembagian bahan , produk , sistem , atau jasa ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik yang sama seperti asal, komposisi, sifat atau penggunaan.

 

2.1.3    API (American Petroleum Institute)

 

American Petroleum Institute ( API ) adalah asosiasi perdagangan terbesar AS untuk industri minyak dan gas bumi dalam bidang produksi, perbaikan, distribusi, dan banyak aspek lain dari industri perminyakan. API menerbitkan lebih dari 200.000 eksemplar publikasi setiap tahunnya. Publikasi standar teknis dilakukan untuk membantu pengguna meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya operasi mereka, memenuhi persyaratan legislatif dan peraturan, menjaga kesehatan, menjamin keselamatan pekerja, dan melindungi lingkungan. Setiap publikasi diawasi oleh sebuah komite dari profesional di bidang industri, sebagian besar insinyurnya berasal dari perusahaan anggota.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4    ANSI (American National Standard Institute)

 

Sebagai suara standar AS dan sistem penilaian kesesuaian, American National Standards Institute (ANSI) memberdayakan anggotanya dan konstituen untuk memperkuat posisi pasar AS dalam ekonomi global sambil membantu untuk menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen dan perlindungan dari lingkungan. Ada banyak peralatan proteksi yang ada pada bay penghantar maupun bay trafo. Masing -masing peralatan proteksi tersebut dalam rangkaian satu garis digambarkan dalam bentuk lambang / kode.  Berikut adalah Kode dan lambang rele Proteksi berdasarkan standar ANSI C37-2 dan IEC 60617.

 

2.1.5    JIS (Japanese Industrial Standard)

 

Jepang merupakan salah satu negara maju yang juga memiliki standar nasional sendiri untuk produk yang dihasilkan di negaranya. Badan yang mengatur tentang standardisasi di Jepang adalah Japanese Industrial Standards Committe (JISC). JISC terdiri dari banyak komite nasional dan memiliki peran utama dalam kegiatan standardisasi di Jepang. Tugas JISC adalah membentukan dan menetapkan Japanese Industrial Standard (JIS), administrasi akreditasi dan sertifikasi, partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan standardisasi internasional, dan pengembangan standar pengukuran dan infrastrukstur teknis untuk standardisasi. Standardisasi industri merupakan standardisai di sektor industri dan di Jepang Japanese Industrial Standar ditetapkan sebagai standar industri nasional. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat memastikan kenyamanan dalam kegiatan ekonomi dan sosial (mengamankan kompatibilitas), meningkatkan efisiensi produksi, jaminan keuntungan konsumen dan penyederhanaan transaksi, mempromosikan kemajuan teknologi (dukungan untuk menciptakan pengetahuan baru dan pengembangan/penyebaran teknologi baru), menjada keselamatan dan kesehatan dan pelestarian lingkungan (Japanese Industrial Standards Committe, 2005). Salah satu standar nasional di Jepang yang mengatur tentang kebijakan dalam kegiatan pengolahan produk panel yaitu papan serat adalah JIS A 5905:2003 yang telah direvisi dari JIS 5905 : 1994.

Jumlah suatu Standar Industri Jepang (JIS) terdiri dari sebuah simbol  huruf Inggris dan empat (4) atau lima (5)  digit angka. Angka tersebut mungkin memiliki nomor bagian  setelah  4-5 angka dan sebuah tanda hubung “-”  Simbol huruf menunjukkan 19 bidang teknis seperti A untuk “Teknik Sipil dan Arsitektur”, X untuk “Pengolahan Informasi.” Dari angka tersebut, dua digit pertama menunjukkan sebuah divisi yang ditentukan sub-teknis daerah dan dua terakhir diberikan secara bebas. H 7501, misalnya,  berarti area teknis “Bahan  non-besi dan Metal” dan sebuah divisi  dari “bahan fungsional”.  JIS juga dikategorikan ke dalam tiga domain yaitu produk, metode dan dasar. Ada sekitar 4000, 1600 dan 2800 masing-masing standar.

2.1.6    DIN (Deutsches Institut für Normung )

 

DIN adalah organisasi nasional Jerman untuk standarisasi yang berkantor pusat di Berlin. Saat ini ada sekitar tiga puluh ribu DIN Standar, meliputi hampir semua bidang teknologi.

Didirikan pada 1917 sebagai Deutschen der Normenausschuß Industrie (NADI, “Standardisasi Komite Industri Jerman”), NADI ini berganti nama Deutscher Normenausschuß (DNA, “Komite Standardisasi Jerman”) pada tahun 1926 untuk mencerminkan bahwa organisasi sekarang berurusan dengan masalah standarisasi di banyak bidang yaitu, tidak hanya untuk produk industri. Pada tahun 1975 namanya diubah lagi untuk Deutsches Institut für Normung, atau ‘DIN’dan diakui oleh pemerintah Jerman sebagai badan nasional standar resmi, mewakili kepentingan Jerman di tingkat internasional dan Eropa.

Salah satu yang paling awal, dan mungkin yang paling terkenal, adalah DIN 476 – standar yang memperkenalkan ukuran kertas A-series tahun 1922 – yang diadopsi pada tahun 1975 sebagai Standar Internasional ISO 216. Contoh umum dalam teknologi modern termasuk DIN dan mini-DIN konektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2       Definisi Kode Etik Penelitian         

Kode etika peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. David B. Resnik, J.D, Ph.D dalam “What is Ethics in Research and Why is it Important?” mendefinisikan etika sebagai metode, prosedur dan perspektif yang digunakan untuk bertindak dan menganalisa sebuah permasalahan kompleks. Etika penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Etika riset mengemuka sebagai sebuah kajian sejak akhir Perang Dunia II dan berlanjut hingga awal 1990-an. Urgensi etika riset berawal dari isu-isu dalam penelitian kesehatan dan berlanjut kepada isu-isu di bidang sosial dan kajian kontemporer lainya. International Review Board (IRB) kemudian menjadi institusi yang melakukan peninjauan terhadap proposal dari berbagai riset, menjamin hak seorang peneliti atas hasil risetnya untuk mencegah adanya pengabaian etika riset dalam penelitian (Resnik, n.d.).

Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan-santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian (nic.unud.ac.id). Selain itu, di dalam etika penelitian juga terkandung empat prinsip utama, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan inklusivitas dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan.

 

2.3       Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Etika Penelitian

 

  • peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia
  • peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan barisan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya
  • peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya
  • peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya; menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral; berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan
  • peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal; saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif

 

2.4       Nilai Dasar  Pelaksanaan  Penelitian

  1. Kejujuran, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan

metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil.  Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan.  Jujur untuk mampu menghargai  rekan peneliti dan tidak  mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan  sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.

  1. Profesionalisme, yaitu sebagai individu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
  2. Efektivitas, yaitu seberapa jauh target atau hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pencapaian efektifitas dari tujuan penelitian.
  3. Produktivitas, yaitu upaya peneliti untuk membaktikan  diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan
  4. Kesetaraan, yaitu upaya peneliti untuk menghindari pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis elamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
  5. Keadilan, yaitu peneliti melakukan penelitian tanpa harus melihat siapa rekan kerja, untuk memperoleh porsi yang sama dalam berpendapat dan memberikan masukan terhadap penelitian yang dilakukan.
  6. Objektifitas, yaitu upayakan minimalisasi kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.
  7. Saling Menghargai, yaitu upaya peneliti mengelola penelitian secara bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan.
  8. Amanah, yaitu upaya peneliti untuk mampu mengelola sumber daya keilmuan yang dimiliki dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Allah SWT dan kepada umat manusia umumnya, terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian serta mampu mensyukuri nikmat anugerah Allah SWT atas kemampuan sumber daya keilmuan yang dimilikinya dengan penuh rasa syukur.
  9. Keterbukaan, yaitu secara terbuka, saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian, termasuk terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.

 

2.5       Prosedur Etika Penelitian

Prosedur yang pertama adalah partisipasi sukarela subjek penelitian, Kesukarelaan ini diperlukan karena berkaitan dengan publikasi hasil riset yang sarat akan hal-hal yang mungkin tabu (informed consent), dan karenanya berisiko bagi subjek penelitian. Prosedur kedua adalah berkenaan dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality), yaitu informasi subjek hanya akan digunakan berkaitan dengan kepentingan riset dan akan dijaga kerahasiaannya jika hasil riset tidak dipublikasikan. Prosedur ketiga adalah prinsip anonim (anonimity), baik itu bagi subjek maupun peneliti itu sendiri, terutama jika itu berkaitan dengan alasan keamanan dan keselamatan. Prosedur yang terakhir adalah rights of services, yaitu perlakuan khusus berupa kunjungan rutin pascariset bagi subjek penelitian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti terhadap permasalahan yang ia teliti.

Kelalaian maupun kesengajaan peneliti terhadap aspek-aspek dalam prinsip originalitas dapat berujung pada tindak plagiarisme. Dalam “A Guide to Research Ethics” (2003:11), plagiarisme dimaknai sebagai tindakan penggunaan seseorang atas gagasan, teori, dan kata-kata orang lain dan kemudian melakukan klaim atas dirinya sendiri. Plagiarisme sendiri dapat dimaknai ke dalam berbagai bentuk, baik itu mengutip secara langsung hasil penelitian orang lain maupun melakukan parafrasa tanpa menyertakan sitasi dari sumber aslinya. Selain plagiarisme, contoh pelanggaran etika penelitian adalah pengubahan (manipulasi) data atau informasi, penyalahgunaan data atau informasi, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa ijin, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa ijin, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, tidak menghormati responden, dan tidak menyusun laporan hasil penelitian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1       KESIMPULAN

 

Pada setiap Negara memiliki standarisasi pengukuran yang berbeda-beda, serta memiliki kode dan fungsi masing-masing. Sehingga memudahkan peneliti untuk membuat suatu alat dengan adanya panduan standarisasi di setiap Negara. Standar teknik dapat disusun oleh instansi pemerintah, organisasi standar, organisasi perusahaan dan organisasi standar internasional.

Kode etika peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Etika Penelitian yaitu : peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan barisan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Serta memiliki nilai dasar penelitian yaitu : kejujuran, profesionalisme, efektivitas, produktivitas, kesetaraan, keadilan, objektivitas, saling menghargai, amanah, dan keterbukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

[1]       http://rioneto.blogspot.co.id/2013/08/asme.html

[2]       http://fajarisman31.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-standar-teknik-proses.html

[3]       http://mfebrianadhip.blogspot.co.id/2015/01/standar-teknik.html

[4] http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40651/Chapter%20II.pdf           [5]http://simakip.uhamka.ac.id/uploads/pengumuman/f3332df527024af08923e806e83e761c.pdf

[6]        http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64789-Analisis%20Hubungan%20Internasional-Etika%20Penelitian.html